BAB I ORDE BARU
- Menguatnya Peran Negara dalam Kehidupan Masyarakat
- Pertumbuhan dan Mobilitas Penduduk
- Dampak Revolusi Hijau dan Industrialisasi
- Respon Masyarakat Indonesia terhadap Perubahan Dunia Kearah Globalisasi Dibidang Teknologi
- Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia
Penjelasan
1.
Menguatnya
Peran Negara dalam Kehidupan Masyarakat
1.
Pada tanggal 23 Februari 1967 hari Kamis
Pukul 19.30 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan Negara kepada Jendral
Soeharto selaku pengemban TAP MPRS No IX/MPRS/1966 tentang Pengemban Super
Semar.
2.
Tanggal 7-12 Maret 1967 MPRS
menyelenggarakan siding istimewa yang menghasilkan ketetapan TAP MPRS No
XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan kekuasaan pemerintahan Negara dari Soekarno
dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno serta pengangkatan
Jendral Pada Soeharto sebagai pejabat Presiden RI sampai terpilihnya MPR.
3.
Pada tanggal 12 Maret 1967 Jendral
Soeharto diambil sumpah dan dilantik sebagai Presiden RI.
4.
Pemerintah orde baru menggunakan politik
sebagai sarana untuk menciptakan berbagai instrument politik dengan tujuan
menguasai dan mengontrol kelompok yang dikuasai.
5.
Instrument politik adalah alat hegomoni
yng penting sekali bagi Negara.
6.
Beberapa instrument politik sebagai
bukti perang besar dan kontrol besar Negara terhadap rakyat adalah sebagai
berikut:
1.
Penataran P4
1.
Setelah terjadinya traedi-tragedi 30
S/PKI 1965 Presiden Soeharto menganjurkan agar pancasila di satu tafsirkan.
2.
Pada Dies Natalis UGM 1974 Presiden
Soeharto menganjurkankembali agar pancasila di satu tafsirkan.
3.
Sebagai tindak lanjut dibentuklah
panitia lima dengan anggota sebagai berikut:
1.
Moh. Hatta sebagai Ketua
2.
Ahmad Soebardjo
3.
Pringgodigdo
4.
Sunaryo
5.
Maramis
6.
Tugas panitia lima adalah merumuskan
tafsirkan pancasila, hasil karyanya diberi nama uraian pancasila (Eka Prasetia
Panca Karsa).
7.
TAP MPR No II/MPR/1987 tentang P4.
8.
Tujuan penataran P4 untuk membentuk
manusia pancasila. Manusia pancasila adalah manusia yang dalam keadaan apapun
secara konsisten dan konsekuen mengamalkan pancasila.
9.
Konsisten adalah setia pada apapun yang
diyakini benar dan adil. Konsekuen adalah kemampuan menghadapi konsekuen/akibat
dari sikap laku dengan tabah, sabar, tawakal, bertanggung jawab.
10.
Penataran P4 pertama kali dibuka
Presiden Soeharto tanggal 1 Oktober 1978.
11.
Penataran P4 ditunjukkan kepada kalangan
PNS, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum.
12.
Dwi Fungsi ABRI
1.
Gagasan dwi fungsi ABRI adalah Jendral
Nasution.
2.
Konsep dasar dwi fungsi ABRI
dilatarbelakangioleh kenyataan sejarah bahwa ABRI adalah tentara pejuan dan
pejuang tentara.
3.
Konsep dasar dwi fungsi ABRI adalah
jalan tengah.
4.
Konsep dwi fungsi ABRI terlihat dari
pidato jalan tengah Jendral Nasution. Menurut Nasution, ABRI bukan sekedar alat
sipil seperti di Negara barat juga bukan rezim militer yang mendonasi kekuasaan
Negara melainkan salah satu banyak kekuatan dalam masyarakat.
5.
Anggota TNI dan Polri banyak menduduki
jabatan politik, dari jabatan Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, hingga ke
Lurah/Desa.
6.
Peran ganda ABRI (Dwi Fungsi ABRI)
sebagai berikut:
1.
Sebagai peran hankam
2.
Sebagai peran social politik
3.
Munculnya pemahaman masyarakat dalam
pelaksanaan dwi fungsi ABRI, sebagai berikut:
1.
Dwi fungsi ABRI merupakan wujud dari
militerisme.
2.
Dwi fungsi ABRI sebagai interferensi
militer dari intimidasi dan legimitasi militer untuk melakukan control terhadap
masyarakat.
3.
Dwi fungsi ABRI ditafsirkan sebagai dwi
kekuasaan ABRI.
4.
Dwi fungsi ABRI ditafsirkan dwi
pengabdian ABRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5.
Pemilu
1.
Pemilu adalah suatu proses bagi rakyat
untuk memilih wakil-wakil rakyat yang di DPR/MPR baik ditingkat daerah maupun
pusat.
2.
Tanggal 23 Mei 1970 Presiden mengeluarkan keputusan No
34 tentang peserta pemilu dan anggota DPR/DPRD.
3.
Tahun 1971 pemerintah mengeluarkan
gagasan penyederhanaan parpol dengan melakukan pengelompokanparpol, sebagai
berikut:
1.
Kelompok persatuan pembangunan (NU,
Parmusi, PSSI, RI).
2.
Kelompok demokrasi pembangunan (Partai
Katolik, Parpindo, PNI, PKI).
3.
Golongan Karya.
4.
Tahun 1973 parpol-parpol melakukan
fungsi, sebagai berikut:
1.
Tanggal 5 Januari 1973 kelompok
persatuan pembangunan berganti nama menjadi P3.
2.
Tanggal 10 Januari 1973 kelompok
demokrasi pembanguna berganti nama menjadi PDI.
3.
Pertumbuhan
dan Mobilitas Penduduk
Guna
melancarkan pembangunan nasional pemerintah orde baru merumuskan kebijakan
ekonomi sebagai berikut:
1.
Kebijakan ekonomi bertujuan untuk
meningkatkan pertumbuhan Negara dan kesejahteraan penduduk.
2.
Arah dan kebijakan ekonomi; diarahkan
pada pembangunan di segala bidang.
3.
Pelaksanaan pembangunan orde baru
bertumpu pada program yang disebut trilogi pembangunan, sebagai berikut:
1.
Pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
2.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3.
Stabilitas nasional yang sehat dan
dinamis.
4.
Asas-asas pembangunan yang dilaksanakan
oleh pemerintah orde baru, sebagai berikut:
1.
Asas manfaat
2.
Asas usaha bersama
3.
Asas demokrasi
4.
Asas adil dan rata
5.
Asas prikehidupan dalam keseimbangan
6.
Asas kesadaran hokum
7.
Asas kepercayaan diri
8.
Pola dasar pembangunan nasional yang
menjadi perhatian, sebagai berikut:
1.
Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
2.
Kedudukan geografi
3.
Sumber kekayaan alam
4.
Jumlah penduduk
5.
Modal rohani dan mental
6.
Modal budaya
7.
Potensi efektif bangsa
8.
Angkatan bersenjata
9.
Faktor-faktor dominan untuk mencapai
tujuan pembangunan, sebagai berikut:
1.
Faktor demografi dan sosial budaya
2.
Faktor geografi, hidrografi, geologi,
dan topografi
3.
Faktor klimatologi
4.
Faktor flora dan fauna
5.
Faktor kemungkinan pengembangan
6.
Pola umum pembangunan jangka panjang
25-30 tahun dilaksanakan melalui pelita, sebagai berikut:
1.
Pelita I (1 April 1969-31 Maret 1974)
1.
Tujuan Pelita I adalah untuk
meningkatkan taraf hidup rakyat dan meletakkan dasar pembangunan berikutnya.
2.
Sasaran yang hendak dicapai adalah
sandang, pangan, papan, prasarana, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan
rohani.
3.
Hasil-hasil yang dicapai Pelita I,
sebagai berikut:
1.
Dibidang pertanian; produksi beras
meningkat.
2.
Dibidang industri; dibangun industry
pupuk, semen dan tekstil.
3.
Dibidang perhubungan; dilakukan
perbaikan jalan yang sangat memuaskan.
4.
Dibidang kelistrikan; dibangun PLTA di
Karangkates, Riam Kanan, Selorejo, serta dibangun PLTU di Tanjung Priuk dan
Ujung Pandang.
5.
Dibidang pendidikan; dilakukan pembagian
buku 63,5 juta untuk guru dan murid, pembangunan gedung 6.000 gedung SD,
mengangkat pegawai, guru 57.740, pembangunan pusat pelatihan, rehabilitasi
sekolah kejuruan dan penataran tenaga pengajar.
6.
Pemerintah memberikan penghargaan kepada
kepala daerah yang berhasil dalam pembangunan (Parasamia Purnakarya Nugraha).
7.
Pada tanggal 12-25 Maret 1973 MPR
berhasil menetapkan GBHN dengan TAP No IX/MPR/1973 dan pengankatan Soeharto
sebagai Presiden serta pengangkatan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil
Presiden dengan TAP No XI/MPR/1973.
8.
Pelita II (1 April 1974-31 Maret 1979)
1.
Yang menjadi sasaran Pelita II yang
hendak dicapai adalah ketersediaannya sandang, pangan, papan, prasarana,
perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat.
2.
Hasil-hasil yang dicapai Pelita II,
sebagai berikut:
1.
Dibidang pengairan; telah dibangun
jaringan irigasi kurang lebih 500.000 ha.
2.
Dibidang industri; telah terjadi
kenaikan produksi, kerajinan rakyat, industri kecil,, industri menengah,
industri besar, dan produksi tekstil meningkat serta produksi semen mengalami
kenaikan.
3.
Dibidang perhubungan; telah dilakakan
rehabilitasi jalan sepanjang 8.000 km, jembatan 21.000 m, serta pembuatan jalan
baru dan jembatan sepanjang 850 km dan 6.500 m.
4.
Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984)
1.
Pelita III menekankan pada trilogi
pembangunan.
2.
Asas pemerataan dituangkan kedalam 8
jalur pemerataan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
1.
Pemerataan pemenuhan kebutuhan rakyat
(sandang, pangan, papan).
2.
Pemerataan kesehatan dan pendidikan.
3.
Pemerataan kesempatan kerja.
4.
Pemerataan pembagian pendapatan.
5.
Pemerataan kesempatan berusaha.
6.
Pemerataan kesempatan berpartisipasi
dalam pembangunan.
7.
Pemerataan penyebaran pembangunan di
tanah air.
8.
Pemerataan memperoleh keadilan.
9.
Pada tahun 1982 diselenggarakan dan pada
tanggal 11 Maret 1983 diselenggarakan sidang umum MPR dan Soeharto terpilih
serta Oemar Wira Hadi Kusuma terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
10.
Pelita IV (1 April 1984-31 Maret 1989)
1.
Pelita IV menitik beratkan pada sektor
pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat
menghasilkan mesin- mesin industri sendiri.
2.
Hasil-hasil yang dicapai Pelita IV
sebagai berikut:
1.
Swasembada pangan
1.
Tahun 1984 Indonesia berhasilmencapai
swasembada beras.
2.
Indonesia mendapat penghargaan dari
organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO).
3.
Dalam pidatonya didepan konferensi FAO
14 November 1985 di Roma. Ia mengatakan bahwa selain bantuan pangan yang paling
penting adalah kelancaran ekspor komoditas dari Negara membangun ke Negara
industri.
4.
Keluarga Berencana (KB)
1.
Program KB merupakan hal yang sangat
penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2.
Program KB telah berhasil menekan laju
pertambahan penduduk secara nyata dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.
3.
Program imunisasi polio dengan
memberikan vaksin kepada bayi dan anak di seluruh Indonesia.
4.
Prinsip banyak anak banyak rezeki
berubah menjadi keluarga kecil bahagia.
5.
Presiden Soeharto di bidang kependudukan
mendapatkan penghargaan tertinggi PBB.
6.
Rumah untuk Keluarga
1.
Rumah bukan sekedar tempat tinggal,
tetapi sebagai tempat pembentukan watak dan jiwa melalui kehidupan keluarga.
2.
Pada Pelita IV secara akumulatif
ditingkatkan program pengembangan perumahan dan pemukiman di perkotaan.
3.
Pada tahun 1987 di adakan pemilu dan
berhasil membentuk MPR RI.
4.
Pada tanggal 1-11 Maret 1988
diselenggarakan siding umum MPR dan berhasil menetapkan GBHN dan TAP No
XI/MPR/1988, dan berhasil mengangkat Soeharto dan Soedarmono menjadi Presiden
dan Wakil Presiden.
5.
Pelita V (1 April 1989-31 Maret 1994)
1.
Pelita V menitik beratkan pada sektor
pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan peningkatan
produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang-barang ekspor.
2.
Dalam bidang industri dititik beratkan
pada peningkatan industri yang bersifat padat karya dan industri yang
menghasilkan mesin sendiri.
3.
Sasaran utama pembangunan jangka panjang
25 tahun pertama di bidang ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat
dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang.
4.
Sasaran yang dititik beratkan pada
kekuatan industri yang di dukung oleh bidang pertanian.
5.
Tahun 1993 diselenggarakan siding umum
MPR tanggal 1-11 Maret, berhasil mengangkat Soeharto dan Tri Sutrisno sebagai
Presiden dan Wakil Presiden.
6.
Pelita VI (1 April 1994-1 Maret 1999)
1.
Pelita VI menitik beratkan pembangunan
yang berkaitan dengan industry dan pertanian serta pembangunan kualitas SDM.
2.
Pelita VI direncanakan berakhir hingga
31 Maret 1999, namun akhirnya kandas ditengah jalan yang diakibatkan oleh
krisis moneter, krisis ekonomi, krisis kepercayaan pada tahun 1997.
3.
Keberhasilan Presiden Soeharto dalam
pembangunan nasional telah membawa dirinya menyandang gelar sebagai “Bapak
Pembangunan”.
4.
Keberhasilan pembangunan hanya menitik
beratkan pada pembangunan fisik semata.
5.
Pembangunan nasional pada masa orde baru
juga menimbulkan sisi negative yang ditandai dengan munculnya gejala kroni
kapitalisme yaitu istilah yang dirujuk pada kapitalis yang melingkari
pemerintahan orde baru berdasarkan asas kekerabatan.
6.
Munculnya ketidakmerataan ekonomi yang
imbasnya dirasakan masyarakat terutama kelas menengah kebawah.
7.
Meskipun munculnya dampak negative apa
yang dihasilkan dari pembangunan nasional pada masa orde baru menjadi pondasi
keberhasilan dalam mengukur mobilitas dan pertumbuhan kehidupan masyarakat.
8.
Dampak
Revolusi Hijau dan Industrialisasi
1.
Revolusi hijau dan dampaknya
1.
Revolusi hijau adalah modernisasi di bidang
pertanian yang ditandai dengan ditemukannya penemuan-penemuan baru dibidang
pertanian.
2.
Tujuan revolusi hijau adalah mengubah
petani gaya lama menjadi petani gaya baru (tradisional menjadi modern).
3.
Intensifikasi pertanian adalah usaha
peningkatan hasil produksi pertanian dengan melakukan program panca usaha tani:
1.
Pemilihan bibit unggul
2.
Pengolahan tanah yang baik
3.
Pemupukan yang cukup
4.
Pengairan yang teratur
5.
Pemberantasan hama
6.
Ekstensifikasi pertanian adalah usaha
peningkatan hasil produksi pertanian dengan melakukan penambahan/perluasan
areal pertanian.
7.
Dampak revolusi hijau
1.
Dampak positif
1.
Hasil produksi meningkat
2.
Kesejahteraan rakyat semakin meningkat
3.
Dampak negatif
1.
Hubungan antar lapisan terpisah
2.
Timbulnya berlawanan kepentingan
3.
Mengendornya sistem kekerabatan
4.
Timbulnya ketegangan petani pada proses
produksi pertanian
5.
Menimbulkan kerusakan lahan pertanian
dan menurunnya produksi pertanian
6.
Meledaknya hama yang resisten
7.
Hilangnya keragaman hayati
8.
Industrialisasi dan dampaknya
1.
Industrialisasi adalah fenomena
modernisasi yang ditandai oleh pemikiran ekonomi rasional dengan membangun
masyarakat dari suatu pola hidup agraris tradisional menuju masyarakat yang
berpola hidup sektor industri.
2.
Faktor-faktor pendukung industrialisasi
1.
Rasionalitas
2.
Meningkatnya pendapatan perkapita
masyarakat didaerah khususnya kawasan industri.
3.
Meningkatnya kebutuhan masyarakat yang
memanfaatkan hasil-hasil industri papan maupun alat-alat kebutuhan hidup.
4.
Dampak industrialisasi
1.
Dampak positif
1.
Pendapatan masyarakat meningkat
2.
Kebutuhan masyarakat bertambah
3.
Dampak negatif
1.
Terjadinya urbanisasi dari desa ke kota
2.
Meningkatnya jumlah penduduk di
kota-kota besar
3.
Tercemarnya air bersih di kota-kota
besar
4.
Terjadinya pencemaran udara, air dan
tanah sebagai akibat dari proses indutri
5.
Respon
Masyarakat Indonesia terhadap Perubahan Dunia Kearah Globalisasi Dibidang
Teknologi
1.
Menurut Immanuel Richter, Globalisasi
adalah jaringan kerja global yang secara bersamaan masyarakat sebelumnya
terpencar - pencar dan terisolir kedalam saling ketergantungan.
2.
Fenomena - fenomena Globalisasi sebagai
berikut:
1.
Homogenesasi:
Nilai
– nilai budaya yang asliditinggalkan dengan nilai – nilai yang dipakai dan
diproduksi diadopsi beramai – ramai. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi
dan informasi yang bersifat
2.
Ketergantungan; kebanyakan negara–negara
yang berkembang mengalami ketergantungan kepada negara – negara maju.
3.
Keterbukaan dan integrasi; kemajuan
dibidang teknologi komunikasi dan informasi menyebabkan dunia semakin terbuka
terintegrasi. Batas – batas wilayah tidak begitu penting bagi yang terbiasa
yang memanfaatkan jasa komunikasi dan informasi.
4.
Nama – nama legendaris diawal
pembangunan internet di Indonesia 1992-1994, sebagai berikut:
1.
RNS Ibrahim
2.
Suryono Adi Sumarta
3.
M.Iksan
4.
Robi Subiato
5.
Firman Siregar
6.
Adi Indrianto
7.
Ono Purbo
8.
Tulisan – tulisan tentang keberadaan
jaringan internet di Indonesia sebagai berikut:
1.
Jaringan komputer biaya murah
menggunakan radio (kompas akhir tahun 1990 dan awal tahun 1991).
2.
Artikel pendek di Majalah Elektronik
Mahasiswa Elektro ITB tahun 1989.
3.
Inspirasi tulisan – tulisan awal
internet Indonesia berasal dari kegiatan di Radio amatir khususnya di Amatir
Radio Club (ARC) ITB 1986.
4.
Kebijakan
Politik Luar Negeri Indonesia
1.
Penyelesaian Konfrontasi
Indonesia-Malaysia
1.
Upaya mengakhiri Konfrontasi
Indonesia-Malaysia agar Indonesia mendapatkan kebali kepercayaan membangun
kembali ekonomi Indonesia melalui investasi asing.
2.
Tindakan yang dilakukan dalam rangka
menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar negeri
yang agresif.
3.
Konfrontasi Indonesia-Malaysia berakhir
setelah Adam Malik menandatangani perjanjian Bangkok 11 Agustus 1966.
4.
Isi perjanjian Bangkok yaitu Indonesia
mengakui Malaysia sebagai suatu Negara.
5.
Pembentukan ASEAN
1.
Pada tanggal 18 Agustus 1967 dibentuk
ASEAN.
2.
Prakarsa pembenntukan ASEAN disampaikan
oleh Indonesia.
3.
Tujuan dibentuknya ASEAN untuk kerjasama
dibidang ekonomi, sosial, budaya antar anggota ASEAN.
4.
Stabilitas negara – negara anggota ASEAN
sangatlah penting bagi kepentingan nasional Indonesia.
5.
Keanggotaan ASEAN yaitu:
1.
Indonesia (Adam Malik)
2.
Malaysia (Tun Abdul Razak)
3.
Filiphina (Narsisco Ramos)
4.
Singapura (S.Rajaratnam)
5.
Thailand (Thanat Khoman)
6.
Konsep SEANWFZ
1.
Tanggal 27 November diadakan konfrensi
para mentri luar negeri ASEAN yang menghasilkan sebuah konsep yang menghendaki
agar kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan damai, bebas dan netral yang
dinamakan ZOPfAN.
2.
Pemerintahan RI memperkenalkan doktrin
ASEAN pada tahun 1993 yang sering disebut kawasan bebas senjata nuklir sebagai
bagian dari Zopfan.
3.
Indonesia berpendapat, bahwa pelaksanaan
ASEAN akan memberikan izin terhadap Deklarasi Kula Lumpur 1971 mengenai konsep
Zopfan.
4.
Pemikiran Indonesia sesungguhnya
merupakan refleksi dari keinginan Indonesia untuk memainkan peranan aktif
dipanggung regional.
5.
Doktrin Kuantan
1.
Pada bulan Maret 1980 Presiden Soeharto
bertemu dengan Perdana Mentri Malaysia Husein Omn yang menghasilkan Doktrin
Kuantan.
2.
Doktrin Kuantan menawarkan bantuan
kepada Vietnam atas tekanan Cina terhadap Vietnam yang lebih mendekatkan
Vietnam kepada Uni Soviet yang akan membahayakan keamanan regional.
3.
Dengan bantuan negara – negara ASEAN
diharapkan Vietnam akan menarik diri dari sekutunya di Uni Soviet sehingga
stabilitas politik regional di Asia Tenggara dapat tercapai.
4.
EAEG dan AFTA (East Asian Economic
Grouping & Asean Free Trade Area)
1.
Setelah Perdan Mentri Cina Lipeng
berkunjung ke Malaysia Perdana Mentri Mahatir Muhammad mencetuskan ide
pembentukan EAEG pada bulan Desember 1990.
2.
Indonesia berkeberatan dalam konfrensi di
Bali tanggal 3 Maret 1991.
3.
Dalam konfrensi Presiden Soeharto
menegaskan bahwa Indonesia tidak menginginkan suatu blok perdagangan yang
tertutup.
4.
Indonesia mengusulkan untuk mengganti
istilah grouping menjadi caucus.
5.
Malaysia menerima usulan Indonesia dan
nama EAEG berubah menjadi EAEC (perdagangan).
6.
Thailand mengusulkan AFTA yang mendapat
dukungan dari Indonesia.
7.
Dengan terbentuknya AFTA membuka kawasan
Asia Tenggara mulai memasuki era perdagangan bebas.
8.
Bagi Indonesia AFTA membuka peluang
iklim investasi yang baik untuk mendukung proses pembangunan nasional.
9.
Normalisasi hubungan RI dan RRC
1.
Indonesia melakukan normalisasi hubungan
dengan RRC jika Cina benar – benar bersahabat dan berhenti memberikan bantuan
dan fasilitas terhadap para mantan pimpinan PKI.
2.
Pada bulan November 1984 Menlu Muchtar
Kusuma Atmadja mengumumkan kembali keinginan Indonesia untuk membuka kembali
perdagangan langsung dengan Cina.
3.
Menlu RRC Wuxyian mengatakan bahwa Cina
telah berhenti mendukung PKI, dan pimpinan PKI telah meninggalkan Cina ke
Eropa.
4.
Awal tahun 1998 Presiden Soeharto
memutuskan untuk menghadiri pemakaman Kaisar Jepang Hiro Hitto, dalam
kunjungannya Soeharto mengatakan ada kemungkinan bagi Jakarta dan Beijing
kembali hubungan diplomatik.
5.
Pada tanggal 23 Februari 1989 Indonesia
mengumumkan bahwa kaitan erat dengan keinginan Indonesia/Soeharto untuk
memainkan peran dominan dalam politik dunia umumnya dan Asia Pasifik khususnya.
6.
Rintisan menjadi ketua GNB
1.
Pada tahun 1987 Presiden Soeharto
mengutus wakil presiden Oemar Wira Hadi Kusuma untuk menghadiri KTT Non Blok di
Zimbabwe, Afrika.
2.
Dalam KTT Non Blok Indonesia
menyampaikan keinginan untuk menjadi ketua GNB namun ditolak dengan alasan
sebagai berikut:
1.
Indonesia sangat pro barat
2.
Invasi Indonesia – Timor Timur
3.
Perwakilan Indonesia terhadap PLO untuk
membuka kantornya di Indonesia (Jakarta)
4.
Langkah – langkah yang ditempuh
Indonesia untuk menjadi ketua GNB, sebagai berikut:
1.
Normalisasi hubungan diplomatik dengan
RRC.
2.
Kunjungan ke Uni Soviet merupakan
kunjungan rasa terima kasih atas bantuan Uni Soviet kepada Indonesia, selama
kampanye di Irian Barat Presiden Soeharto mengunjungi Leningrat dan Moskow dan
tempat – tempat suci islam.
3.
Jakarta Informal Meeting (JIM) pada
tahun 1988, 1989 dan 1990 Indonesia menggagas suatu forum untuk mencari
pemecahan atas masalah Kamboja. Pada bulan Oktober 1991 fakta perdamaian
ditandatangani di Paris oleh Indonesia dan Paris.
4.
Kerjasama ekonomi APEC
1.
Pada awalnya Indonesia memiliki
keberatan terhadap APEC.
2.
Setelah perang dingin Indonesia mengubah
pandangan terhadap APEC.
3.
Setelah Presiden Soeharto menghadiri
undangan Bill Clinton dalam pertemuan Seatle Indonesia mulanya enggan membuka
pasar negrinya, sekarang Indonesia sebagai penganjur konsep perdagangan bebas.
4.
Faktor – faktor yang mendorong perubahan
sikap Indonesia terhadap APEC sebagai berikut:
1.
Ditunjukkan Indonesia menjadi ketua
pertemuan APEC.
2.
Kekhawatiran Indonesia akan tertinggal
oleh Thailand, Vietnam, dan India dalam mendapatkan investasi asing.
3.
Keberhasilan Indonesia menjadi ketua
pertemuan APEC, menjadi ketua GNB 10 tahun 1992 akan memberikan pengakuan bahwa
Indonesia adalah salah satu pemimpin terkenal.
4.
Dalam pertemuan APEC di Bogor Indonesia
mengusulkan perdagangan bebas di kawasan asia pasifik, sebagai berikut:
1.
Perdagangan bebas untuk negara – negara
maju berlaku tahun 2010.
2.
Perdagangan bebas untuk negara – negara
berkembang berlaku tahun 2020.
3.
Pasukan Indonesia ke Bosnia
1.
Masyarakat Kristen Serbia menghancurkan
masyarakat Islam Bosnia yang disebut Serbia sebagai Agresor (Yugoslavia).
2.
Indonesia selaku ketua GNB tidak sepakat
untuk mengaitkan GNB dengan dasar – dasar Islam dan menolak mengirimkan pasukan
perdamaian ke Bosnia.
3.
Presiden Soeharto sedeng membangun
profil internasional tingkat tinggi dan menanggapi perasaan masyarakat dalam
negri terhadap penderitaan muslim Bosnia.
4.
Presiden melakukan kunjungan ke Bosnia
dan mengirim pasukan penjaga perdamaian.
5.
Dalam menghadapi kasus Perang Bosnia
Indonesia menampilkan politik luar negri yang bijak ini dilakukan Indonesia
selaku ketua GNB.
BAB II
REFORMASI
DI INDONESIA
1.
Faktor – faktor Jatuhnya Pemerintahan
Orde Baru
2.
Kronologis Jatuhnya Kekuasaan Orde Baru
3.
Masa Kepemimpinan BJ. Habibie
4.
Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wachid
5.
Masa Kepemimpinan Megawati Soekarno
Putri
6.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang
Yudhoyono
7.
Dampak Reformasi dalam Kehidupan
Masyarakat
8.
Lembaga – lembaga Baru pada Masa
Reformasi
Penjelasan
1.
Faktor
– faktor Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru
1.
Krisis moneter yang melanda Indonesia
sejak bulan Juli 1997.
2.
Timbulnya krisis moekonomi akibat dari
krisis moneter.
3.
Munculnya praktek KKN dan monopoli
ekonomi dalam pembangunan ekonomi Indonesia (kroni kapitalisme).
4.
Timbulnya krisis multi dimensi akibat
dari krisis moneter dan ekonomi.
5.
Kronologis
Jatuhnya Kekuasaan Orde Baru
1.
Pada bulan Maret 1998 Soeharto terpilih
kembali menjadi Presiden, dalam pemulihan ekonomi di Indonesia tidak
menimbulkan dampak positif, bahkan memperparah gejolak krisis.
2.
Krisis ekonomi mengundang munculnya
gelombang aksi mahasiswa dengan menyuarakan tuntutan gerakan reformasi, sebagai
berikut:
1.
Bubarkan orde baru dan Golkar
2.
Hapuskan Dwi F ungsi ABRI
3.
Hapuskan KKN
4.
Tegakkan supremasi hokum, HAM, dan
demokrasi
5.
Tanggal 12 Mei 1998 terjadi tragedi
Trisakti yang menewaskan 4 orang mahasiswa sebagai berikut:
1.
Elang Mulia Lesmana
2.
Heri Hartanto
3.
Hendriawan Sie
4.
Hafidin Royan
5.
Tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan di
Jakarta dan Solo, kemudian Presiden Soeharto memutuskan kembali ke
Indonesiadari menghadiri pertemuan G15 di Mesir.
6.
Tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi bertambah
besar hampir di berbagai kota di Indonesia dengan menduduki gedung DPR.
7.
Tanggal 18 Mei 1998 ketua DPR MPR
Harmoko mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya.
8.
Tanggal 19 Mei 1998 Presiden Soeharto
menyatakan tidak akan mengundurkan diri dan akan membentuk komite reformasi dan
segera mengadakan pemilu.
9.
Tanggal 20 Mei 1998 ketua DPR MPR
Harmoko memutuskan agar menggelar siding istimewa jika Presiden tidak
mengundurkan diri.
10.
Tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka
Jakarta jam 09.05 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dan BJ. Habibie
disumpah menjadi Presiden RI.
11.
Masa
Kepemimpinan BJ. Habibie
1.
Tanggal 21 Mei 1998 BJ. Habibie diambil
sumpah menjadi Presiden RI.
2.
Tanggal 10-13 November 1998 diadakan
siding istimewa yang menghasilkan 12 ketetapan sebagai berikut:
1.
TAP No. VII/MPR/1998 tentang perubahan
tata tertib MPR.
2.
TAP No. VIII/MPR/1998 tentang
referendum.
3.
TAP No. IX/MPR/1998 tentang pencabutan
TAP No II/MPR/1998 mengenai GBHN.
4.
TAP No. X/MPR/1998 tentang pokok – pokok
reformasi pembangunan dan haluan Negara.
5.
TAP No. XI/MPR/1998 tentang
penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.
6.
TAP No. XII/MPR/1998 tentang pencabutan
TAP No IV/MPR/1998 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus
presiden/mandataris MPR dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan
pancasila.
7.
TAP No. XIII/MPR/1998 tentang masa
jabatan presiden dan wakil presiden RI.
8.
TAP No. XIV/MPR/1998 tentang perubahan
dan penambahan TAP No III/MPR/1998 tentang pemilu.
9.
TAP No. XV/MPR/1998 tentang
penyelenggaraan otonomi daerah pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber
daya nasional yang berkeadilan, perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam
rangka NKRI.
10.
TAP No. XVI/MPR/1998 tentang politik
ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi.
11.
TAP No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.
12.
TAP No. XVIII/MPR/1998 tentang
pencabutan TAP No II/MPR/1978 tentang P4 (Ekaprasetya Pancakarsa)
13.
Ketetapan MPR 1998 yang memperlihatkan
tuntutan reformasi ialah sebagai berikut:
1.
TAP No. VIII/MPR/1998 tentang referendum.
2.
TAP No. XII/MPR/1998 tentang pencabutan
TAP No II/MPR/1998 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus
presiden/mandataris MPR dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan
pancasila.
3.
TAP No. XIII/MPR/1998 tentang masa
jabatan presiden dan wakil presiden RI.
4.
TAP No. XIV/MPR/1998 tentang pemilu.
5.
Tanggal 7 Juni 1999 diselenggarakan
pemilu yang diikuti 14 parpol dengan parpol pemenang sebagai berikut:
1.
PDIP memperoleh suara 33,74%
2.
Golkar memperoleh suara 22,44%
3.
PKB memperoleh suara 12,61%
4.
PPP memperoleh suara 10,71%
5.
PAN memperoleh suara 7,12%
6.
Tanggal 20 Oktober 1999 MPR berhasil
memilih Abdurrahman Wachid sebagai Presiden RI ke-4.
7.
Masa
Kepemimpinan Abdurrahman Wachid
1.
Tanggal 20 Oktober 1999 Abdurrahman
Wachid diambil sumpah sebagai Presiden dan Megawati sebagai Wakil Presiden.
2.
Persoalan – persoalan yang dihadapi
Abdurrahman Wachid sebagai berikut:
1.
Masalah KKN
2.
Masalah penegakan hokum
3.
Masalah pemulihan ekonomi
4.
Masalah penyehatan perbankan
5.
Masalah kinerja BUMN
6.
Masalah Jaringan Pengamanan Sosial (JPS)
7.
Masalah konflik antar umat beragama
8.
Kebijakan yang diambil presiden sangat
kontrofersial, sebagai berikut:
1.
Pemberhentian Kapolri Jendral (Pol)
Roesmahadi
2.
Pemberhentian Kapuspen Hankam Mayjen TNI
Sudrajat
3.
Pemberhentian Wiranto sebagai Menko
Polkam
4.
Pengumuman adanya menteri-menteri
kabinet persatuan nasional yang terlibat KKN
5.
Presiden Abdurrahman Wachid menyetujui
nama Irian Jaya diganti Papua dan menyetujui pengibaran Bendera Bintang Kejora
sebagai bendera papua.
6.
Berkembangnya pendapat bahwa kebijakan
presiden dianggap berjalan sendiri tanpa mentaati aturan ketatanegaraan.
7.
Munculnya kasus Bruneigate yang
mengakibatkan turunnya kredibilitas rakyat terhadap Presiden.
8.
Konflik antara pihak eksekutif dan
legislative dipicu oleh skandal Bruneigate dan pengangkatan Kapolri tanpa
persetujuan DPR RI.
9.
Tanggal 1 Februari 2001 DPR mengeluarkan
memorandum I untuk Presiden dan tanggal 30 Maret 2001 DPR mengeluarkan
memorandum II.
10.
Dalam laporan pertanggung jawaban
Presiden mengeluarkan maklumat yang isinya:
1.
Pembekuan MPR/DPR
2.
Pembekuan Partai Golkar
3.
Mengembalikan Kedaulatan Ketatanegaraan
Rakyat
4.
Tanggal 23 Juli 2001 diselenggarakan
siding istimewa yang hasilnya:
1.
Presiden telah melanggar TAP No.
VII/MPR/2000
2.
Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai
Presiden RI
3.
Memilih Hamzah Haz sebagai Wakil
Presiden RI
4.
Masa
Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri
1.
Tanggal 23 Juli 2001 Megawati dilantik
menjadi Presiden RI.
2.
Beberapa kebijakan Presiden Megawati
Soekarno Putri, sebagai berikut:
1.
Privatisasi BUMN
2.
Penundaan pembayaran hutang
3.
Memperbaiki kinerja ekspor
4.
Tahun 2004 dilaksanakan pemilu tanggal 5
April 2004 yang diikuti 24 partai.
5.
Tanggal 5 Juli 2004 diselenggarakan
pilpres putaran I yang diikuti 5 calon pasangan, sebagai berikut:
1.
Megawati-Hasyim Musadi (PDIP)
2.
Wiranto-Sholahudin Wahid (Golkar)
3.
Amien Rais-Siswono Yudhohusodo (PAN)
4.
Hamzah Haz-Agum Gumelar (PPP)
5.
Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
(Demokrat)
6.
Tanggal 20 September 2004 dilaksanakan
pilpres putaran II yang diikuti 2 pasangan, sebagai berikut:
1.
Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
2.
Megawati-Hasyim Musadi
3.
Dalam pilpres putaran II dimenangkan
oleh Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.
4.
Masa
Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
1.
Tanggal 20 Oktober 2004 Susilo Bambang
Yudhoyono dilantik menjadi Presiden.
2.
Kebijakan-kebijakan yang diambil
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai berikut:
1.
Untuk APBN 2005 Presiden SBY menambah
utang ke GCI sebesar US $
3.4 milyar untuk menutup separuh difisit anggaran.
2.
Seratus hari pertama banyak menekan
program ekonomi makro dari pada program peningkatan ekspor.
3.
Muncul gagasan menaikkan harga BBM yang
sangat mempengaruhi hajat hidup orang miskin dengan naik rata-rata 40% untuk
mneutupi deficit anggaran 2005 serta menaikkan harga elpiji.
4.
Perbaikan iklim investasi, pembangunan
infrastruktur yang besar dan menciptakan lapangan kerja baru.
5.
Memperkenalkan pembangunan jalan tol
serta sejuta rumah dalam 5 tahun.
6.
Mengandalkan pembangunan infrastruktur
misal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengundang investor dengan janji
memperbaiki iklim investasi.
7.
Meningkatkan kampanye anti korupsi,
mengeluarkan Keppres percepatan penindakan korupsi dengan tindakan konkret.
8.
Mengusut dan menahan ratusan tersangka
korupsi di daerah dan menusakambangkan para koruptor.
9.
Dalam jangka 3 tahun menertibkan bisnis yang
dikelola TNI. Dalam persoalan Aceh memperpanjang status darurat sipil,
mengadakan perundingan dengan GAM di Helsinki, Finlandia melalui mediator Cisis
Management Intiative pimpinan Martti Athisari.
10.
Dalam tragedi gempa dan tsunami di Aceh
pemerintah memutuskan sabagai hari berkabung nasional dalam 3 hari.
11.
Dampak
Reformasi dalam Kehidupan Masyarakat
1.
Reformasi adalah perubahan terhadap
nilai-nilai yang mendasari kinerja sistem pemerintahan. Reformasi di Indonesia
yang ditopang oleh pilar-pilar penegakan supremasi hokum, HAM, dan demokrasi.
2.
Hasil amandemen UUD 1945 oleh MPR hasil
pemilu 1999, sebagai berikut:
1.
Hasil amandemen UUD 1945 pasal 2 dan 3
telah membuat MPR tidak lagi memiliki wewenang, sebagai berikut:
1.
Memilih dan mengangkat presiden dan
wakil presiden.
2.
MPR tidak bertugas lagi menyusun GBHN.
3.
MPR terdiri dari DPR dan DPD.
4.
Hasil amandemen UUD 1945 pasal 20 telah
menempatkan DPR pemegang supremasi hukum tanpa ada yang menghalanginya.
5.
Hasil amandemen UUD 1945 pasal 6A
tentang pelaksanaan pemilihan presiden langsung oleh rakyat yang menimbulkan
dampak positif dan negatif.
6.
Orde reformasi telah menghasilkan
Undang-undang No.22 tahun 1999 tetang otonomi daerah yang disebutkan bahwa 12
mil wilayah perairan dari garis pantai ialah milik provinsi dan 4 milik daerah
tingkat II. Telah menghasilkan Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang pembagian
keuangan pusat dan daerah.
7.
Dwi fungsi ABRI dilakukan pencabutan
dengan penghapusan wakil TNI dan Polri di DPR MPR.
8.
Orde reformasi adalah era keterbukaan
untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat terhadap perkembangan politik maupun
kritik terhadap kinerja aparat Negara.
9.
Reformasi yang berlebihan telah
menimbulkan bahaya disentegrasi nasional, sebagai berikut:
1.
Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
1.
Pada tanggal 4 Desember 1976 diproklamasikan
berdirinya GAM dibawah pimpinan Teuku Hasan Tiro.
2.
Latar belakang keinginan Aceh dari NKRI
adalah ketidakpuasan masyarakat Aceh dan GAM terhadap pemerintah RI serta
rakyat Aceh merasa kecewa Aceh hanya dijadikan daerah eksploitasi SDA.
3.
Tanggal 28 Januari 2005 pemerintah RI
dan GAM mengadakan perundingan di Helsinki (Finlandia) dengan fasilitas Crisis
Management Intiative dibawah pimpinan Martti Athisari.
4.
Tanggal 15 Agustus 2005 diadakan
penandatanganan nota kesepakatan RI dan GAM oleh Hamid Awaluddin (RI) dan Malik
Mahmud (GAM).
5.
Isi nota kesepakatan, sebagai berikut:
1.
Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh
2.
Hak Asasi Manusia
3.
Pengaturan keamanan
4.
Amnesti dan Renegrasi kedalam masyarakat
5.
Pembentukan misi monitoring Aceh
6.
Penyelesaian perselisihan
7.
Organisasi Papua Merdeka (OPM)
1.
Tahun 1977 diumumkan pembentukan
pemerintahan Papua Barat yang Merdeka.
2.
Tahun 1977-1978 OPM melancarkan serangan
terhadap perusahaan Freeport.
3.
Tahun 1989 OPM mengalami kelelahan.
4.
Tahun 1994 terjadi konflik antara OPM
dan RI.
5.
Setelah reformasi OPM memperkeras
tuntutannya untuk kemerdekaan Irian Jaya.
6.
Pada masa pemerintahan Abdurrahman
Wachid menyetujui nama Irian Jaya diganti Papua dan menyetujui pengibaran
bendera bintang kejora dibawah pimpinan Theis Hiyo Eluay.
7.
Latar belakang pemisahan Irian Jaya
adalah rakyat Irian Jaya diperlakukan tidak adil oleh pemerintah RI dan merasa
bahwa rakyat Irian Jaya dianggap sebagai warga Negara nomor 2 dan eksploitasi
SDA yang mneguntungkan orang-orang luar.
8.
Peledakan Bom
1.
Tahun 1999 peledakan bom di Masjid
Istiqlal.
2.
Agustus tahun 2000 peledakan di Kedubes
Filiphina.
3.
Desember tahun 2000 peledakan di Gereja
pada malam natal dan di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ).
4.
Agustus 2001 peledakan di Atrium Senen.
5.
Tanggal 12 Oktober 2002 peledakan bom di
Kuta, Bali (Paady’s Club dan Sari Club), yang menelan korban 186 tewas dan 300
luka-luka.
6.
Pelaku peledakan bom di Bali, sebagai
berikut:
1.
Ali Gufron
2.
Ali Imron
3.
Imam Samudra
4.
Amrozi
5.
Peledakan bom diberbagai tempat di
Indonesia diduga ada hubungannya dengan Osama bin Ladin.
6.
Tanggal 5 Agustus 2003 peledakan bom di
Hotel J.W.Marriott Jakarta.
7.
Tanggal 9 September 2004 peledakan bom
di Kedubes Australia yang dikenal dengan peristiwa bom kuningan, yang menjadi
aktor intelektual, sebagai berikut:
1.
Dr. Azhzri Husein
2.
Noordin M. Top.
3.
Kerusuhan SARA
1.
Ketika reformasi berjalan muncul konflik
SARA (Suku, Agama, Ras, maupun Golongan) diberbagai daerah di Indonesia.
2.
Konflik SARA disebabkan oleh pembangunan
di masa orde baru yang salah menrapkan kebijakan ekonomi, politik, sosial, dan
budaya.
3.
Berbagai konflik SARA di Indonesia,
sebagai berikut:
1.
Konflik Ambon
2.
Konflik Poso
3.
Konflik Sambas, Kalimantan Barat
4.
Konflik Sampit, Kalimantan Tengah
5.
Lembaga – lembaga Baru pada Masa
Reformasi
1.
Konflik Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM)
2.
Mahkamah Konstitusi (MK)
3.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Penjelasan
1.
Konflik Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM)
1.
Komnas HAM merupakan lembaga
perlindungan HAM yang memiliki ruang lingkup nasional.
2.
Tujuan Komnas HAM adalah perlindungan,
penegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia.
3.
Dasar pembentukan Komnas HAM Keputusan
Presiden No.50 tahun 1993.
4.
Undang-undang No.39 mengatur tentang
HAM.
5.
Mahkamah Konstitusi (MK)
1.
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu
kekuasaan kehakiman di Indonesia.
2.
Dalam UUD 1945 kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh mahkamah agung dan mahkamah konstitusi.
3.
Undang-undang No.24 tahun 2003 tentang
mahkamah konstitusi disetujui oleh MPR, DPR dan Pemerintah pada tanggal 13
Agustus 2003.
4.
Ketua mahkamah konstitusi yang pertama
adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddque, S.H.
5.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
1.
KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk
tahun 2003.
2.
Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi.
3.
KPK dipimpin oleh Taufiequrachman Ruki.
4.
Beberapa kasus korupsi, sebagai berikut:
1.
Dugaan korupsi pengadaan helikopter
dengan tersangka Ir. H. Abdullah Puteh.
2.
Kasus penyuapan anggota KPU Mulyana W.
Kusumah.
3.
Kasus penyuapan hakim agung MA dalam
perkara Probosutedjo dengan Harirni Wijoso, Sinuhadji, Pono Waluyo, Sudi Ahmad,
dan Triyadi.
4.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
1.
DPD adalah lembaga negara dalam sistem
kewarganegaraan RI yang merupakan wakil daerah provinsi dan dipilih melalui
pemilu.
2.
Dalam sidang tahunan MPR bulan November
2001 diputuskan perubahan terhadap UUD 1945 yang kemudian menjadi dasar
konstitusional lahirnya DPD.
3.
Anggota DPD dari setiap provinsi adalah
4 orang.
4.
Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun.
5.
Tugas dan wewenang DPD, sebagai berikut:
1.
Mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan
dengan otonomi daerah, sebagai berikut:
1.
Hubungan pusat dengan daerah
2.
Pembentukan, pemekaran dan penggabungan
daerah
3.
Pengelolaan SDA dan SDE lainnya
4.
Pertimbangan keuangan pusat dan daerah
5.
Memberikan pertimbangan kepada DPR atas
RUU APBN dan RUU Pajak pendidikan dan agama.
6.
Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam
pemilihan BPK.
7.
Melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan undang-undang otonomi daerah.
8.
Penerimaan hasil pemeriksaan keuangan
negara dari BPK untuk dijadikan bahan membantu DPR tentang RUU APBN.
